Pendidikan merupakan suatu proses mendidik dan pengupayaan manusia untuk berpikir yang bertujuan memperoleh kearifan & kebijakan. Dalam dunia pendidikan sering kali lahir pengetahuan baru, cabang ilmu baru dan sains. Bicara mengenai pendidikan dengan konteks Indonesia tidak lepas dari kontroversi & ketidakjelasan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pertanyaan yang sering muncul mengenai dunia pendidikan di Indonesia ialah “pendidikan Indonesia untuk siapa?” Sering terucap pertanyaan demikian dari berbagai intelektual-intelektual dalam negeri. Hakikatnya pendidikan di Indonesia untuk negara atau untuk masyarakat? Penulis mencoba mengungkapkan ketidakjelasan pendidikan di Indonesia. Pada kasus pertanyaan tersebut, penulis mencoba menguraikan apa yang berada dalam benak penulis mengenai pendidikan.
Jika pendidikan di Indonesia untuk negara, maka negara wajib membiayai pendidikan & mengatur segala hal mengenai pendidikan salah satu contohnya mengatur curiculum pendidikan. namun, jika pendidikan di Indonesia untuk masyarakat, maka masyarakat berkewajiban untuk membayar dan memilih curiculum yang sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan.
Proses berpikir manusia sejatinya diberi kebebasan oleh negara. di Indonesia tidak semua pendidikan dibiayai oleh negara karena sebagian masyarakat membayar untuk pendidikan atau pembelajaran. akan tetapi, banyak aturan-aturan negara yang terkadang membatasi proses berfikir masyarakat.
Salah satu kasus yang ditemui penulis ialah pada Program Kampus Merdeka Belajar. Merdeka belajar dapat diartikan sebagai kebebasan dalam berpikir dan memilih. Akan tetapi, banyak dari Perguruan Tinggi maupun mitra dari Kampus Merdeka yang membatasi mahasiswa dalam proses berpikir dan memilih. Contohnya, sering kali Perguruan Tinggi melarang mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Merdeka dengan alasan dapat menghambat kelulusan mahasiswa dan adanya mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa sedangkan untuk Mitra Kampus Merdeka sering kali ada batasan jurusan bagi mahasiswa yang mendaftar misalkan di mitra A hanya dibutuhkan mahasiswa jurusan administrasi, dalam artian mitra hanya menerima mahasiswa dari jurusan tertentu. Dari contoh-contoh tersebut tidak mencerminkan merdeka belajar yang bebas berpikir dan bebas memilih.
Mungkin bagi mahasiswa yang dibiayai oleh negara akan legawa & menerima semua apa yang menjadi aturan Negara, Perguruan tinggi maupun Mitra karena mahasiswa yang dibiayai negara, pendidikannya ditujukan untuk negara. Beda cerita bagi mahasiswa yang membayar UKT seharusnya diberi kebebasan yang lebih luas oleh Negara, Perguruan Tinggi dan Mitra dalam berpikir serta memilih apa yang mahasiswa inginkan karena pendidikan ditujukan untuk mahasiswa itu sendiri.
Kasus sederhana yang sering kali tidak dirasakan oleh sebagian orang ternyata berdampak buruk pada hasil pendidikan dari generasi ke generasi. Harapan penulis pendidikan Indonesia dapat lebih jelas dan teratur sehingga nantinya ada generasi muda yang dapat merubah sistem politik negeri yang sangat korup ini di masa depan.
penulis: La Abdul Halim
ilustrasi: Cindy Amelia
