Keresahan ini sebetulnya mulai muncul sejak awal tahun. Saya terus berpikir akan hal itu dan tidak bisa menafikkannya. Akhirnya, setelah delapan bulan, tidak tahan untuk dimuntahkan. Lagi-lagi saya harus mengatakan, barangkali ini hanya bagian dari curhatan seorang bocah ingusan yang baru saja selesai bertungkus lumus dalam struktural paling bawah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII): Rayon.
Tanda tanya besar soal arah gerak Kopri PC PMII Jember memang sudah selayaknya kita pikirkan lamat-lamat. Yang kita tahu bahwa Kopri sebagai Badan Semi Otonom (BSO) dari PMII mempunyai peran strategis untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan mewujudkan kepemimpinan yang inklusif dalam kerangka keadilan gender di kalangan mahasiswa secara umum, dan secara khusus dalam kaderisasi kader putri PMII Jember.
Hari ini, Kopri PC PMII Jember seperti kehilangan daya kritis dan orientasi geraknya. Bagi saya, mereka seolah lebih sibuk membangun kedekatan simbolik dengan birokrat ketimbang memperkuat basis dan substansi perjuangan perempuan. Tentu saya tidak sedang bicara soal antipati terhadap kerjasama kelembagaan, tapi yang saya persoalkan adalah arah gerak dan keberpihakannya. Saya sebetulnya tidak ingin meragukan bagaimana mereka melakukan pemetaan mitra strategis dan ideologis beserta porsi-porsinya. Namun, saya akhirnya ragu juga. Jangan-jangan memang tidak dipetakan.
Pertanyaan yang muncul, apakah benar Kopri PC PMII Jember hari ini masih berpijak pada visi emansipatoris, kemandirian, dan kepemimpinan perempuan? Atau justru mulai menikmati kenyamanan relasi kuasa yang sifatnya seremonial semata?
Kebimbangan saya itu makin membuncah saat mengikuti Sekolah Kader KOPRI (SKK) yang diselenggarakan pada Januari lalu. Dalam forum yang seharusnya menjadi ruang kaderisasi ideologis kader putri ini, saya justru mendapati kenyataan bahwa salah satu atau bahkan salah dua dari pematerinya merupakan seorang politisi. Dalam batin saya, muncul kegelisahan “Ini upaya pemberian panggung kah?” Saya berusaha menahan asumsi saat itu, mencoba percaya bahwa mungkin hanya kali itu saja. Tapi, saya keliru menilai. Lagi-lagi saya harus menegaskan bahwa ini bukan antipati, tapi paling tidak, menghadirkan seorang politisi juga perlu memikirkan substansinya. Misal, katakanlah pemateri tersebut memanglah punya keahlian yang ajeg dan mampu memberi suntikan wawasan kepada seluruh kader putri yang mengikuti SKK, kala itu. Tapi kenyataannya tidak. Forum seolah terasa seperti tempat kampanye dan penebalan eksistensi “asal tampil” semata.
Puncaknya terjadi pada bulan April lalu, dalam momentum peringatan Hari Kartini tahun 2025. Saya berharap besar bahwa momen tersebut bisa menjadi ladang subur bagi Kopri PC PMII Jember untuk menegaskan keberpihakannya terhadap perjuangan perempuan. Setidaknya dengan menghadirkan forum reflektif atau diskusi kritis atas realitas hari ini. Tapi yang muncul justru acara seremonial dengan menghadirkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Jember. Dalam pikiran saya, posisi PKK tidak lebih dari bagian struktur negara yang kerap mereproduksi narasi domestikasi perempuan, bukan ruang pemberdayaan yang visioner dan kritis. Sebagaimana Julia Suryakusuma bilang dalam bukunya yang berjudul “Ibuisme Negara”, dalam sejarahnya, PKK punya kecacatan yang tidak lebih hanya sebagai alat propaganda untuk melancarkan kerja-kerja politis di era Orde Baru.
Di awal kepengurusan Kopri PC PMII Jember, saya punya harapan besar. Gagasan Swasembada Kopri Cendekia yang salah satu di dalamnya memuat ekofeminisme (sebagai landasan geraknya mungkin) merupakan gagasan yang cukup visioner. Saya cukup bergembira dengan itu. Jika dikorelasikan dengan gerakan dan kerja-kerja advokasi PC PMII Jember yang fokus dalam pengawalan isu-isu lingkungan, maka keduanya akan saling melengkapi. Kombinasi tersebut harusnya akan saling menguatkan. Tapi, gagasan hanyalah sekadar gagasan jika tidak pernah ada realisasi nyata. Apa bedanya dengan janji politik 5 tahunan? Sama saja bukan?
Mungkin, Kopri PC PMII Jember punya kerja-kerja yang cukup dikatakan prestisius di awal. Banyak mengawal isu kekerasan seksual di Kabupaten Jember. Atau pernah juga melayangkan kritiknya soal alun-alun Jember yang dibangun tanpa mempertimbangkan ruang yang ramah anak. Meskipun hal itu tampak kabur, momentuman, dan saya yakin tidak tuntas dijalankan. Tapi hal itu masih tampak lebih baik untuk dijalankan daripada lebih banyak menyajikan ruang-ruang seremonial dengan birokrat. Apalagi dalam acara tersebut juga menghadirkan kader-kader yang masih berproses di rayon. Kader-kader yang barangkali butuh pemikiran visioner dan kritis untuk kemudian bisa dijalankan di rayon/komisariat masing-masing.
Sebetulnya banyak opsi yang bisa dilakukan untuk melakukan kerja-kerja advokasi untuk mengawal isu-isu perempuan. Lagi-lagi terkadang hal itu hanya soal pilihan. Harusnya Kopri PC PMII Jember tidak kekurangan pilihan. Dan terkadang ini soal bagaimana seharusnya nurani bekerja untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan jalan yang memang seyogyanya dilewati. Tidak semuanya harus memakai jalan pintas.
Kesalahan berpikir selanjutnya, yang menurut saya baru-baru ini dilakukan oleh Kopri PC PMII Jember adalah mereka sering sibuk dan terperangkap dalam zona nyaman mengurus urusan elitis. Kita sama-sama tahu, bahwa belum lama ini, Kopri PC PMII Jember mengusung seorang calon ketua dan turut memeriahkan euforia pemilihan Ketua Kopri PKC Jawa Timur. Tapi, bukan berarti Kopri PC PMII Jember lantas mangkir dari segala kewajibannya menyoal kerja-kerja kaderisasi di PMII Jember. Kalau tidak salah sudah tiga bulan mereka mengunggah sebuah pamflet coming soon yang diberi tajuk “Kelas Karir Kopri (K3)”. Dan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda untuk dijalankan.
Saya tidak habis pikir mengapa hal-hal semacam itu masih saja terjadi. Sebagai kader putri, saya jadi harus mempertanyakan lagi, bagaimana sebetulnya mereka bekerja. Belum lagi, rencana tindak lanjut untuk peserta SKK yang sampai hari ini pun juga tidak ada tanda-tanda untuk diselenggarakan. Kalau pun Kopri PC PMII Jember yang kemarin merasa masih harus bertanggungjawab untuk pencalonan di PKC Jawa Timur, maka saya akan menanyakan ulang soal peran dan fungsi kepengurusan yang sebarek ketika pelantikan itu. Saya rasa ini hanya persoalan bagaimana Ketua Kopri PC PMII Jember yang dikepalai oleh sahabati Isna Asaroh, memfungsikan anggota-anggotanya untuk menjalankan segala tupoksi yang ada. Mengurus urusan elitis saja bisa. Dan harusnya upaya itu sebanding dengan kerja-kerja basis dalam ranah kaderisasi.
Sebagai penutup dari segala kemarahan yang terlampau jauh ini, saya harus bersyukur sekali lagi. Selama satu tahun tiga bulan menjalankan kepengurusan di Rayon PMII FIB Universitas Jember, kami bersama-sama menyemai idealisme dan nilai yang terus dipegang teguh. Untuk kedua kalinya saya harus bilang bahwa rayon adalah kawah candradimuka dan tempat semurni-murninya berproses.
Kalau pun PC PMII Jember butuh contoh pilihan-pilihan yang sebetulnya bisa dilakukan, kami di Rayon PMII FIB Universitas Jember, seringnya merawat idealisme kami dimulai dari hal-hal kecil. Selama berproses di PMII FIB kami mencoba menggagas banyak diskusi soal isu perempuan. Dengan harapan, isu ini bisa menjadi arus utama dan tidak gagap untuk dibicarakan siapa saja termasuk kader putra. Dalam sebuah diskusi yang kami gagas berjudul “Sana-sini Diskusi”, sebuah serial diskusi yang membahas isu perempuan dan coba kami sesuaikan dengan pembahasan isu terkini. Saat itu kami membahas soal pemilihan kepala daerah dengan menonton sebuah film dokumenter buatan Konde.co. Kami memilih menghadirkan seorang jurnalis yang sudah mapan dalam urusan kerja-kerja jurnalistik dan isu perempuan terutama dalam media.
Artinya, untuk urusan keberpihakan ini tergantung seperti apa cara pandang yang dipakai. Kita bisa turut memeriahkan dan membincangkan isu politik tanpa harus terjun bebas tanpa arah. Tanpa harus mengais-ngais eksistensi dan sekadar ‘pemberian panggung’ semata. Ada porsinya, ada substansinya.
Penulis : Fatmawati
Editor & ilustrasi : Mario
